dita's Blog

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Posted on: Maret 11, 2010

A. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan dan Kompetensi yang Diharapkan

1. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai hingga era pengisian kemerdekaan menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Semangat perjuangan bangsa yang tak kenal menyerah telah terbukti pada perang Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan bangsa tersebut dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan kepada TYME dan keikhlasan untuk berkorban. Landasan tersebut merupakan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam perjuangan fisik merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang kritis. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh globalisasi. Dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan, kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing, dimana memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia pada umumnya dan mahasiswa sebagai calon cendekiawan pada khususnya, yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Kompetensi yang Diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan

a. Hakikat Pendidikan

Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan agar kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya NKRI.

b. Kemampuan Warga Negara

Berkaitan dengan pemupukan nilai, sikap dan kepribadian, pembekalan kepada peserta didik di Indonesia dilakukan melalui Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagai latar aplikasi nilai dalam kehidupan yang disebut kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) dalam komponen kurikulum Perguruuan Tinggi.

c. Menumbuhkan Wawasan Warga Negara

Kualitas warga negara tergantung terutama pada keyakinan dan pegangan hidup mereka dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di samping pada tingkat serta mutu penguasaannya atas ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Hak dan kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela negara, akan mewujud dalam sikap dan perilakunya bila ia dapat merasakan bahwa konsepsi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupannya sehari-hari.

d. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum dan isi pendidikan yang memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan terus ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Itu berarti bahwa materi instruksional Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi harus terus menerus ditingkatkan, metodologi pengajarannya dikembangkan kecocokannya dan efektivitas manajemen pembelajarannya, termasuk kualitas dan prospek karier pengajarnya dibenahi.

e. Kompetensi yang Diharapkan

Kompetensi diartikan sebagai perangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang agar ia mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi lulusan Pendidikan Kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

B. Pemahaman tentang Bangsa, Negara,  Hak dan Kewajiban Warga Negara, Hubungan Warga Negara dengan Warga Negara atas Dasar Demokrasi, HAM dan Bela Negara

1. Pengertian dan Pemahaman tentang Bangsa dan Negara

a. Pengertian Bangsa

Bangsa adalah ornag-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah: Nusantara/ Indonesia.

b. Pengertian dan Pemahaman Negara

1). Pengertian Negara

Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.

2). Teori Terbentuknya Negara

a. Teori Hukum Alam

b. Teori Ketuhanan

c. Teori Perjanjian (Thomas Hobbes)

3). Proses Terbentuknya Negara di Zaman Modern

Proses tersebut dapat berupa penaklukan, peleburan, pemisahan diri dan pendudukan atas negara atau wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya.

4). Unsur Negara

a. Bersifat Konstitutif

b. Bersifat Deklaratif

5). Bentuk Negara

Sebuah negara dapat berbentuk negara kesatuan dan negara serikat.

2. Negara dan Warga Negara dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia

NKRI adalah negara berdaulat yang mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dan menjadi anggota PBB. NKRI mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain di dunia, yaitu ikut serta memelihara dan menjaga perdamaian dunia karena kehidupan di NKRI tidak dapat terlepas dari pengaruh kehidupan dunia internasional. NKRI didirikan berdasarkan UUD 1945 yang mengatur tentang kewajiban negara terhadap warganya dan hak serta kewajiban warga negara terhadap negaranya dalam suatu sistem kenegaraan.

3. Proses Bangsa yang Menegara

Proses ini dapat terlaksana dengan baik apabila tercipta pola pikir, sikap dan tindak/ perilaku bangsa yang berbudaya yang memotivasi keinginan untuk membela negara:bangsa yang berbudaya, artinya bangsa yang mau melaksanakan hubungan dengan pencipta-Nya disebut Agama: bangsa yang mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut Ekonomi: bangsa yang mau berhubungan dengan lingkungan, sesama dan alam sekitarnya disebut sosial; bangsa yang mau berhubungan dengan kekuasaan disebut Politik; bangsa yang mau hidup aman, tentram dan sejahtera dalam negara disebut Pertahanan dan Keamanan.

4. Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara

1). Pasal 26 Ayat 1 dan 2

2). Pasal 27 Ayat 1 dan 2

3). Pasal 28

4). Pasal 30 Ayat 1 dan 2

5. Hubungan Warga Negara dan Negara

a. Siapakah Warga Negara?

Yang disebut sebagai warga negara adalah sesuai dengan Pasal 26 Ayat 1 dan 2.

b. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

NKRI menganut asa bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan sesuai dengan pasal 27 Ayat 1, yang menunjukkan kepedulian kita terhadap hak asasi.

c. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Terdapat pada Pasal 27 Ayat 1 dan 2.

d. Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul

Terdapat pada pasal 28 UUD 1945, pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokratis.

e. Kemerdekaan Memeluk agama

Terdapat pada pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD 1945, merupakan hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia karena kebebasan beragama itu langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

f. Hak dan Kewajiban Pembelaan Negara

Terdapat pada pasal 30 Ayat 1 dan 2 UUD 1945.

g. Hak Mendapat Pengajaran

Terdapat pada pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945, yang diwajibkan oleh Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam pasal ini.

h. Kebudayaan Nasional Indonesia

Terdapat pada pasal 32 UUD 1945, yang memberikan rumusan tentang kebudayaan bangsa sebagai kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya. Salah satu unsur budaya yang penting yang ditunjukkan dalam penjelasan pasal UUD 1945 (pasal 36) adalah bahasa daerah, yang akan tetap dihormati dan dipelihara oleh negara.

i. Kesejahteraan Sosial

Pasal 33 dan 34 UUD 1945 mengatur kesejahteraan sosial.

6. Pemahaman tentang Demokrasi

a. Konsep Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara.

b. Bentuk Demokrasi dalam Penegertian Sistem Pemerintahan Negara

1. Bentuk Demokrasi

a. Pemerintahan Monarki

b. Pemerintahan Republik

2. Kekuasaan dalam Pemerintahan

Dipisahkan menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu, kekuasaan legislatif, eksekutif, federatif dan yudikatif

3. Pemahaman Demokrasi di Indonesia

Dalam sistem kepartaian dikenal adanya 3 sistem kepartaian. Sistem pengisian jabatan pemegang kekuasaan negara. Hubungan antar pemegang kekuasaan negara, terutama antara eksekutif dan legislatif.

4. Prinsip Dasar Pemerintahan RI

Pancasila sebagai landasan idiil bagi bangsa Indonesia memiliki arti bahwa Pancasila merangkum pandangan hidup dan jiwa bangsa, kepribadian bangsa, tujuan dan cita-cita, cita-cita hukum bangsa dan negara, serta cita-cita moral bangsa Indonesia. UUD 1945 sebagai sumber pokok sistem pemertintahan RI, yang terdiri atas hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.

5. Rumusan Pancasila

Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Moh. Yamin memberikan rumusan yang pertama. Rumusan Pancasila yang tercantum di dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Kemudian Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 01 Juni 1945 mengusulkan adanya 5 dasar negara merdeka. Setelah itu, pada akhirnya tersusunlah rumusan Pancasila seperti yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945.

6. Struktur Pemerintahan RI

a. Badan Pelaksana Pemerintahan (Eksekutif)

b. Hal Pemerintahan Pusat

c. Pemahaman tentang Demokrasi Indonesia

7. Pemahaman tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam Mukamadimah Deklarasi Universal tentang HAM yang telah disetujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 217A (III) tanggal 10 Desember 1948 terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Umum PBB menyatakan, Deklarasi Universal tentang HAM ini merupakan suatu pelaksanaan umum yang baku bagi semua bangsa dan negara.

8. Kerangka Dasar Kehidupan Nasional

a. Konsepsi Hubungan antara Pancasila dan Bangsa

b. Pancasila sebagai Landasan Idiil Negara

9. Landasan Hubungan UUG 1945 dan NKRI

a. Pancasila sebagai ideologi negara

b. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi

c. Implementasi konsepsi UUD 1945 sebagai landasan konstitusional

d. Konsepsi pertama tentang pancasila sebagai cita-cita

e.Konsepsi UUD 1945 dalam mewadahi perbedaan pendapat dalam kemasyarakatan Indonesia

f. Konsepsi UUD 1945 dalam infrastruktur politik

10. Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

Perguruan tinggi perlu mendapatkan pendidikan kewarganegaraan karena perguruan tinggi sebagai institusi ilmiah bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, perguruan tinggi sebagai instrumen nasional bertugas sebagai pencetak kader-kader pemimpin bangsa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kalender

Maret 2010
S S R K J S M
« Jan   Apr »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Universitas Gunadarma

RSS Berita Gunadarma

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Twiwiiit

Goodreads

%d blogger menyukai ini: